Data
mengenai pemekaran daerah dan
Pertumbuhan ekonomi di Indonesia s/d tahun 2012
1. Pemekaran Daerah di Wilayah Indonesia
Otonomi sudah
menjadi pilihan yang tidak terhindarkan lagi untuk Negara Indonesia yang
berjumlah penduduk 237,6 juta jiwa (2010). Langkah desentralisasi itu ditandai
dengan adanya kebijakan pemekaran daerah. Hingga bulan ini, total daerah otonom
di Indonesia mencapai 535, terdiri dari 34 provinsi, 502 kabupaten, 93 kota, 5
kota administratif, dan 1 kabupaten administratif. Bandingkan dengan jumlah
daerah otonom pada l999 yang baru
mencapai 406, terdiri dari 27 provinsi, 234 kabupaten, 59 kota, dan 6 wilayah
administratif.
Pemekaran daerah di Indonesia adalah pembentukan wilayah administratif
baru di tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten dari induknya.
Landasan hukum
otonomi daerah
UU No 22 Tahun 1999
tentang Otonomi Daerah, kemudian direvisi menjadi UU No 32 Tahun 2004
Syarat Pemekaran
Daerah
(a). Pembentukan
daerah hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi syarat administratif,
teknis, dan ftsik kewilayahan. (b). Adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan
bupati/wali kota bersangkutan. (c). Persetujuan DPRD provinsi dan gubernur.
(d). Adanya rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri.
Sejarah
Era Perjuangan Kemerdekaan
(1945-1949) Indonesia memiliki 8 provinsi, yaitu Sumatra, Borneo (Kalimantan),
Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil.
Era Republik Indonesia Serikat
(1949-1950)
Hasil Konferensi
Meja Bundar di Den Haag pada 1949,
Belanda mengakui Indonesia dalam bentuk serikat, yang terdiri atas 15
negara bagian plus 1 Republik Indonesia.
Era Demokrasi Terpimpin dan Orde
Lama (1959-1966) Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Pada
era ini terjadi 7 pemekaran wilayah.
Era Orde Baru
(1966-1998) Pada era ini terjadi 3 pemekaran wilayah.
- Pada 1967
Provinsi Bengkulu dimekarkan dari Provinsi Sumatra Selatan.
- Pada 1969 Irian
Barat secara resmi menjadi provinsi ke-26 Indonesia.
- Pada 1976 Timor
Timur menjadi bagian dari Indonesia sebagai provinsi ke-27.
Era 1999-Orde Reformasi
Timor Timur
memisahkan diri dari Indonesia dan berada di bawah PBB hingga merdeka penuh
pada 2002, dan Indonesia kembali memiliki 26 provinsi.
Saat ini Indonesia
memiliki 34 provinsi,
Beberapa
pemekaran provinsi di Indonesia sejak 1999
4 Oktober 1999, Maluku
Utara dengan ibu kota Sofifi-Ternate, dimekarkan dari Provinsi Maluku.
17 Oktober 2000, Banten dengan ibu kota Serang,
dimekarkan dari Provinsi Jawa Barat.
4 Desember 2000, Kepulauan Bangka Belitung dengan ibu
kota Pangkal Pinang.
22 Desember 2000, Gorontalo dengan ibu kota Kota
Gorontalo, dimekarkan dari Provinsi Sulawesi Utara.
21 November 2001, Papua Barat dengan ibu kota
Manokwari, dimekarkan dari Provinsi Papua.
25 Oktober 2002, Kepulauan Riau dengan ibu kota
Tanjung Pinang, dimekarkan dari Provinsi Riau
5 Oktober 2004, Sulawesi Barat dengan ibu kota
Mamuju, dimekarkan
dari Provinsi Sulawesi Selatan.
25 Oktober 2012, DPR mengesahkan Provinsi Kalimantan
Utara sebagai provinsi ke-34.
2. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Laju pertambahan
penduduk
Pertumbuhan
penduduk Indonesia (dalam juta orang) : 1971 (119,21), 1980 (147,49), 1990
(179,37), 1995 (194,75), 2000 (206,26),
2010 (237,67). Dari data sensus,
dalam kurun 2000-2010 Jumlah penduduk bertambah 32,5 juta jiwa dengan laju
pertumbuhan 1,49% dan total fertility rate (TFR) 2,6.
Pergerakan
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
2007 (6,35),
2008(6,01), 2009 (4,63), 2010 (6,20),
2011(6,46), 2012 (6,5 dari target 6,8)
Faktor penghambat
laju pertumbuhan ekonomi
Wilayah negara
kesatuan Republik Indonesia yang berpenduduk 237,6 juta jiwa dan terdiri dari
13.466 pulau ini di satu sisi merupakan suatu kekayaan yang ternilai, tetapi di
sudut lain bisa juga merupakan suatu hambatan dalam perkembangan laju
perekonomian. Adapun faktor internal
yang menghambat laju pertumbuhan ekonomi Indonesia, yaitu :
Birokrasi :
(a). Tumpang-tindih otorilas pemerintah pusat dan daerah, sering membuat pengusaha
kesulitan memulai usaha, (b). Waktu
pengurusan perizinan lama, (c). Tidak ada transparansi biaya perizirian dan adanya pungutan liar.
Infrastruktur :
(a). Listrik
sulit didapat. (b). Kredit sulit
diperoleh. (c). Konlrak sulit dijalankan. (d). Kondisi jalan
buruk, pelabuhan padat, dan sistem transportasi antar pulau belum berkembang.
Logistik :
(a). Tingginya biaya
transportasi perdagangan, mencapai 14,42%
dari total biaya produksi. (b).
Tingginya disparitas harga (c). Kelangkaan komoditas di suafu
daerah.
Daya
saing global Indonesia
Tahun 2012 indeks
daya saing global Indonesia ada di peringkat 50 dari 144 negara. Padahal tahun
lalu, Indonesia ada di peringkat 46, dan tahun sebelumnya lagi di peringkat
44.
Jumlah Penduduk
Miskin dan Pengangguran di Indonesia
2007 : Penduduk miskin (per
Pebruari) 37,17 juta (12,49%), Pengangguran
(per Maret) 10.55 juta
2008 : Penduduk miskin (per Pebruari) 34,9 juta (13,33%),
Pengangguran (per Maret) 9,43 juta
2009 : Penduduk miskin (per
Pebruari) 32,53 juta (14,15%), Pengangguran
(per Maret) 9,26 juta
2010 : Penduduk miskin (per
Pebruari) 31,02 juta (15,42%), Pengangguran
(per Maret) 8,59 juta
2011 : Penduduk miskin (per Pebruari) 30,02 juta (16,58%),
Pengangguran (per Maret) 8,12 juta
Proyeksi
Ekonomi Indonesia 2013
(a). Pertumbuhan ekonomi 6,3-6,5, (b). lnflasi(%) 4,5-5,5 (c). Kurs (Rp/US$) : 9.300-9.500, (d).
Pengangguran 5,8%, Kemiskinan 11,5%
Keterangan
gambar : Sebagai ilustrasi yang diambil dari internet
Sumber
a.l : harian Media Indonesia tgl. 19
Desember 2012
Tidak ada komentar:
Posting Komentar