Peta Korupsi di Dunia

Ternyata lebih dari seperempat atau satu dari empat orang di seluruh dunia membayar suap ketika berhadapan dengan pelayanan institusi.

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan di 95 negara oleh Transparency International (TI) tahun lalu, lebih dari seperempat atau satu dari empat orang orang di seluruh dunia membayar suap ketika berhadapan dengan pelayanan institusi publik.  Buruknya catatan dari sejumlah negara Afrika mengenai suap cukup mencengangkan. Sierra Leone memiliki jumlah responden tertinggi yang mengaku membayar suap, yaitu 84%, dan tujuh dari sembilan negara dengan tingkat suap tertinggi berada di kawasan sub Sahara Afrika.

Laporan "The Global Corrup­tion Barometer 2013" yang diluncurkan TI, memperlihatkan tingkat korupsi politisi di seluruh dunia sangat akut. Politisi yang seharusnya memicu pemberantasan korupsi justru terjerembap pada praktik korupsi, hanya sedikit pemerintah yang berhasil berperan sebagai pemberantas korupsi, antara lain Ghana. 

Barometer Korupsi Global 2013 Transparency International ini didasarkan pada wawancara dengan 114.270 orang di 107 negara. Lembaga itu menggunakan survei opini publik untuk memperkirakan prevalensi korupsi di lembaga-lembaga nasional di seluruh dunia.

Bank Dunia dan Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) setiap ta­hun mengingatkan dampak korupsi pada kemerosotan indeks pembangunan manusia, dimana korupsi ini telah meniadakan hak dan akses kaum papa pada sektor pendidikan dan kesehatan.

"Praktik suap relatif tinggi di seluruh dunia," kata Huguette Labelle, Ketua TI. "Kepemimpinan dari kelompok G-20 amat diperlukan untuk memberantas korupsi," lanjutnya.

Secara global

Laporan itu menyimpulkan bahwa meskipun suap merupakan masalah global praktik itu tidak merata di seluruh dunia, demikian sebagaimana dilaporkan Huffington Post (10/7/2013). 

Berdasarkan laporan tersebut :

(a).  Kurang dari 5% responden di 16 negara mengaku memberikan suap, sementara lebih dari setengah orang-orang yang disurvei di 14 negara lain melaporkan bahwa mereka membayar suap kepada para pejabat publik. 

(b).  Dari 14 negara --11 berada di Afrika -- antara lain Libya pasca-Khadafy dengan 62% responden melaporkan mereka telah membayar suap, dan Liberia yaitu 75%  responden telah menyogok para pejabat (punya angka menakjubkan).  Di Kenya, yang para legislatornya baru-baru ini berupaya untuk menaikkan gaji mereka hingga 84 kali lipat dari rata-rata gaji orang Kenya, 70% responden mengatakan mereka telah memberi suap untuk para pejabat.

(c).  Denmark, Finlandia, Jepang, dan Australia termasuk negara-negara yang tergolong bersih dari korupsi yaitu hanya 1% responden di masing-masing negara itu yang mengaku telah membayar suap untuk pejabat publik.

(d).  Di Amerika Serikat, 1 dalam 14 orang secara rata-rata mengatakan bahwa mereka membayar suap kepada pejabat public, dimana 7% mengatakan mereka menyogok polisi, 11% mengatakan menyuap penyidik, dan 15% mengatakan menyuap hakim. Warga Amerika juga mengatakan partai politik sebagai lembaga publik terkorup, dengan 76% responden menyatakan bahwa partai politik dicemari korupsi.
(e).  Di 36 negara, termasuk Indonesia, para responden menyebutkan bahwa kepolisian merupakan lembaga yang paling korup.
(f).  Data suap dari 12 negara lain tidak dapat dimasukkan dalam survei itu karena kekhawatiran terkait validitas data. Beberapa negara dalam kelompok ini sudah terkenal punya masalah korupsi, termasuk Rusia, Albania, dan Brasil. Di negara-negara tersebut, layanan publik yang buruk dan pajak yang tinggi telah mendorong protes massal pada Juni lalu.

Keadaan di Indonesia

Sebanyak 36% responden Indonesia mengatakan bahwa mereka pernah menyuap. 

Berdasarkan survei itu, dengan skala korupsi yang diukur dari angka 0 (sama sekali tidak korup) sampai 5 (korupsi akut dan endemik), Indonesia tergolong cukup parah. Korupsi di partai politik Indo­nesia memiliki skala 4,3, sementara korupsi di parlemen Indo­nesia (4.5), militer (3,1), pengadilan (4,4), kepolisian (4,5), pejabat pemerintahan (4), perusahaan swasta (3,4), dan badan-badan kesehatan (3,3), lembaga swadaya masyarakat (2,8), dan badan keagamaan juga termasuk korup (2,7).  Sedangkan indeks korupsi yang paling rendah adalah di me­dia massa (2,4).

Namun keadaan di Indonesia tidak unik. Di seluruh dunia, rata-rata lebih dari separuh penduduk menyatakan bahwa korupsi memburuk dua tahun terakhir. Akan tetapi responden juga menyatakan bahwa mereka sebenarnya bisa melakukan sesuatu hal untuk menentang korupsi.

Rata-rata sembilan dari sepuluh responden menegaskan sikap menentang korupsi. Namun, me­reka menuntut pemerintah serta organisasi masyarakat dan bisnis juga menentang korupsi.

Negara lainnya 

TI melihat bahwa tidak banyak niat pemerintahan untuk memberantas korupsi, namun segelintir pemerintahan berniat lebih baik. Berikut keadaan atau beberapa respon mengenai pemberantasan korupsi di beberapa negara.

Malaysia memberikan jaminan pemberantasan korupsi di negaranya.  "Kami akan menyusun langkah menyeluruh untuk pemberantasan korupsi dan pemerintahan yang baik," ujar Datuk Paul Low, menteri di Kantor Perdana Menteri Malaysia.

Pemerintah Ghana merupakan contoh positif yang memperlihatkan keberhasilannya menurunkan tingkat korupsi, dimana niat pemberantasan korupsi dari pemerintah telah mengurangi derajat korupsi. 

Pemerintah Filipina (10/7), menyambut baik peluncuran Barometer Korupsi Global 2013 tersebut yang menyebut korupsi di negeri itu mulai menurun, hal tersebut memperlihatkan usaha pemerintah membawa perbaikan.  Berdasarkan laporan itu, 35% warga Filipina menilai bahwa korupsi mulai berkurang dalam dua tahun terakhir tetapi masih ada 31% warga yang menganggap tak ada perubahan dimana polisi dinilai sebagai institusi terkorup oleh 69% warga.  Menurut Lacierda (Juru bicara kepresidenan), survei itu memperlihatkan kampanye pemerintahan Presiden Benigno Aquino III melawan korupsi membawa hasil.

Keterangan gambar : sebagian diambil dari internet

Sumber editing : bbc.co.uk 2013/07/09, internasional.kompas.com/read/2013/07/11, Kompas 11/7/2013